Jumat, 31 Oktober 2014

Lesehan Ikan Bakar "YAYAT" Makin Banyak Dikunjungi Konsumen


USAHA kuliner  Lesehan Ikan Bakar “YAYAT” milik Yayat Hidayat yang terletak di kawasan Jln,Teluk Penyu Cilacap Kota ini senantiasa diramai dikunjungi langganannya untuk menikmati menu yang tersedia. Ada ikan bakar,   udang bakar, cumi bakar, ayam bakar, juga ada ikan bakar, udang goring tepung, udang saos tiram, soup ikan, ayam goreng, cumi goreng tepung, cumi saos tiram, cumi asam manis, cumi saos padang, kepiting rebus, kepiting asam manis, kepiting saos padang, ca kangkung serta aneka minuman.
            “Alhamdulillah, lesehan ikan bakar yang kami kelola banyak dikunjungi konsumen, terutama yang sudah menjadi langganan. Bahkan, setiap harinya kita sering kerepotan melayani konsumen dan umumnya mereka betah menikmati makanan dengan cara lesehan ini,”ungkap Yayat Hidayat kepada NUANSA POST.
            Tak ada kiat khusus untuk menarik konsumen berkunjung ke lesehannya, menurut Yayat, tapi dia senantiasa mempertahankan cita rasa special yang menjadi cirri khas Lesehan Ikan Bakar “YAYAT” disamping memberikan pelayanan yang terbaik.
“Pembeli adalah raja yang harus dilayani dengan baik,”tuturnya.  
            Yayat Hidayat selanjutnya menjelaskan, selain konsumen datang kemari menikmati menu yang tersaji secara lesehan, dia  juga menerima pesanan, baik perorangan maupun untuk suatu acara kantoran dan lainnya.”Kami lebih mengutamakan kepuasan pelanggan,”ucap Yayat Hidayat mengakhiri obrolan.
Karena itu, kehadiran usaha lesehan ikan bakar “YAYAT” yang dirintisnya itu mewarnai wisata kuliner di Cilacap dengan menu spasial ikan bakar. Dengan menu special dan pelayanan yang ramah membuat usahanya kini berkembang pesat. (HARYANTI/SUSILO)***

DESA SADEWATA PENGERJAAN JALAN RABAT BETON BANTUAN DARI GUBERNUR DIKHAWATIRKAN TIDAK BERTAHAN LAMA


Ciamis, NUANSA POST   
Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMPD) yang diterima oleh Desa Sadewata Kecamatan Lumbung Kabupaten Ciamis yang anggarannya mencapai Rp.100.000.000  yang digunakan untuk pembangunan jalan rabat beton dilaksanakan secara ramai-ramai bergotong royong oleh masyarakat dengan antusias.
Pembangunan infrastruktur jalan rabat beton yang dikerjakan   berada di Dusun Ciledug yang panjangnya mencapai 800 meter  dan ruas jalan 70 cm kiri dan kanan, sedangkan lebar 2 meter itu sangat disayangkan pengerjaan dalam ketebalannya tipis  6 – 10 cm, sehingga dikhawatirkan kekuatannya tidak akan bertahan lama dan cepat rusak.
Saat dikonfirmasi , Kepala Desa Sadewata H. Eman Sulaeman diruang kerjanya tampak tidak ada di tempat ,  dengan alasan yang sama lagi keluar kondangan, ujar Iwan salah satu Staf Desa Kaur Pemerintahan . .Iwan saat diminta keterangannya tidak memberi penjelasan tentang pengerjaan jalan rabat beton yang sedang dikerjakan seolah enggan banyak komentar tetap mengarahkan ke Kepala Desa, Padahal jalan merupakan salah satu sarana masyarakat untuk meningkatkan majunya roda perekonomian, kalau saja kondisinya tidak baik dan tidak bisa diakses tentunya akan dampak terhadap banyak hal salah satunya bisa melumpuhkan ekonomi masyarakat. Sampai berita ini diturunkan,  Kepala Desa Sadewata H. Eman Sulaeman belum dapat ditemui  . (C.SAMSU)***.



DESA SITU MANDALA KECAMATAN RANCAH BERHASIL MEMBANGUN WILAYAHNYA HASIL DARI SWADAYA MASYARAKAT DAN PNPM


Ciamis,NUANSA POST
Maju mundurnya perekonomian tidak lepas dari sarana jalan yang baik, hal ini terbukti ketika sebuah desa berhasil melakukan perbaikan jalan bergotong royong bersama dengan masyarakatnya. Seperti yang diperlihatkan oleh Kepala Desa Situ Mandala Oos Rosnadi Kec.Rancah bersam-sama dengan warganya belum lama ini melakukan perbaikan jalan Tari Kolot dengan rangkap beton sepanjang 300 metert hasil dari swadaya masyarakat
            “ Berkat kerjasama yang baik antara semua elemen masyarakat kami memperbaiki jalan ini semuanya hasil dari swadaya masyarakat.Selain itu warga Desa Tari Kolot telah berhasil mengerjakan perbaikan jalan Situ Larangandeuh dengan rangkap beton “Kamipun telah selesai mengerjakan perbaikan Jalan Larangandeuh dengan rangkap beton dengan biaya dari PNPM” ujarnya
            Dengan berbagai kegiatan telah berhasil dikerjakan oleh Kepala Desa   Oos Rosnadi yang merangkap sebagai Ketua PPDI,  juga lagi mengusulkan kurang lebih 100 KK untuk program RTLH kepada pemerintah. (RUSWAN HIMAWAN)***

PEMBANGUNAN JEMBATAN CIJULANG 2 SEBAGAI WUJUD KEPEDULIAN PEMERINTAH TERHADAP MASYARAKAT


Pembangunan jembatan penyeberangan Cijulang 2 yang menghubungkan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah yang terletak di daerah Bebedahan yang menyebrang ke daerah Panulisan kini dikerjakan oleh CV Kembang Sari dengan direkturnya  H.Muhdir dengan anggaran kurang lebih Rp. 2,4 miliyar dari dana APBN ini dikerjakan secara optimal, tentunya bermanfaat sekali bagi masyarakat ke dua wilayah yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk memajukan pembangunan di berbagai bidang terutama di bidang ekonomi kedua wilayah.
“ Pembangunan proyek ini bertujuan sebagai penunjang roda perekonomian ke dua wilayah yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah, di samping itu nantinya bias sebagai jalan alternative kedua wilayah dan sebagai penunjang perkembangan wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah, ini sebagai wujud kepedulian pemeritah terhadap keinginan masyarakat yang tinggal di kedua wilayah” ujar  .H.Muhdir Direktur CV .Kembang Sari   yang beralamat Jl. Mergosari 22 Madura – Wanareja Cilacap
Sedangkan pembangunan ini dilakukan pemerintah melalui BBWS Citanduy sebagai pengguna anggraran yang pengerjaannya dilakukan oleh CV Kembang Sari.(RUSWAN HIMAWAN)***

MENCARI SOLUSI PEMBERANTASAN KORUPSI



HUKUM ( meskipun bukan persona ) belum mati di Indonesia. Ia ( pura-pura ) tidur karena sangat malu melihat para pejabat dan para penegak hukum dalam keadaan telanjang bugil menari-nari. Karena mabuk kekuasaan. ( korupsi dalam irama revormasi).
Orang awam dan mereka dari akar masyarakat atau akar rumput akan selalu bertanya “ apakah masih ada hukum iyu?...dan kalau masih ada, dimanakah hukum itu bersembunyi dan tidurnya. Kelihatannya seperti ada hukum tetapi sebetulnya yang ada ialah perdagangan hukum oleh pejabat berdasi yang bias saja seperti bunglon berupa pemeras , penipu, penggelap dan pencuri, pendeknya, ujung-ujungnya ialah uang semir, uang sogok, uang rokok, uang lelah, dan entah apalagi berupa gratifikasi lainnya, sebetulnya semua itu korupsi juga jika jumlah besar disebut garong.
Apakah hukum itu sudah begitu lesu darah  dan tanpa gigi alias ompong sehingga sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi atau bertindak tegas kecuali kepada para pencopet, perampok yang memang lesu uang atau tidak bisa di uangkan  tetapi jangan di Tanya jika bertalian dengan kasus besar seperti BLBI dan kasus besar lainnya. Pendeknya orang sudah merasa kesal, sebal, dan muak melihat praktek KKN INKLUSIF  supremasi hukum di semua bidang kehidupan dan aras kekuasaan.
Maka tidak heran orang yang mengidentikan supremasi hukum sama saja dengan KKN terselubung sementara itu, berita-berita dan tanggapan serta analisa itu dating dari pengamat dan LSM yang terus memantau dan mendiskusikan atau menseminarkan masalah hukum, moral dan etika menegakan hukum. Sehingga sebetulnya sudah sangat membosankan membicarakan supremasi hukum atau penegakan hukum. Rakyat sudah tidak tahu lagi mau berpikir bagaimana dan Negara ini sudah tidak tertolong lagi, semoga tidak ada yang berfikir bahwa solusi yang mujarab ialah “REVOLUSI” tetapi kalau ini sampai terjadi, maka revolusi akan memakan anak-anaknya sendiri.
Jadi solusinya disini dapat disimpulkan bahwa
- KKN yang telah tumbuh berkembang beberapa dekade tidak mungkin ditangani sampai bersih dalam waktu singkat, dibutuhkan waktu pembersihan kira-kira 1 generasi.
- Hukum dan perangkat hukumnya harus diperbaiki karena supremasi hukum hanya bisa berjalan dengan baik kalau KKN nya bisa di tekan atau di berantas sampai suatu tahap yang minimal,sebab tidak ada Negara yang bersih dari korupsi secara mutlak
- Undang-undang anti korupsi harus ditegakkan dan diperkuat,selain itu diikut sertakan berbagai komponen bangsa, parta politik, ormas,LSM, perguruan tinggi, lembaga-lembaga anti korupsi serta masyarakat untuk melaporkan kepada lembaga pelapor yang sudah di atur apabila menemukan atau mencurigai adanya KKN, soalnya kalu ada tindakan yang konkrit dengan sendirinya orang tidak akan berani berbuat KKN, disamping itu juga menciptakan moral yang baik dan control sosial yang efektif
Permulaan pemberantasan KKN serta penegakkan supremasi hukum yaitu mulai dari keluarga,terlebih dari  diri kita sendiri dulu, kita ambil contoh sikap peradan menteri Cina ZHU RONGJI mengatakan “ SAYA SIAPKAN 100 PETI MATI UNTUK PARA KORUPTOR DAN 1 UNTUK SAYA KALAU SAYA MELAKUKAN KORUPSI”,sedangkan untuk kita kapan dimualinya.( Pembina Forum AKAR Kang Ujang R )

OKNUM PNS DI DINAS KESEHATAN YANG BERTUGAS DI PUSKESMAS BANJARSARI DIDUGA MELAKUKAN NIKAH SIRI



Banjar, NUANSA POST
Seorang oknum Dinas Kesehatan Kota Banjar  yang bertugas di Puskesmas Banjarsari yang berinisial AJB diduga melakukan pernikahan siri dengan seorang bidan yang bertugas di tempat yang sama. Disinyalir pernikahan siri tersebut sudah berlangsung cukup lama tanpa seizin istri. Ketika di konfirmasi di tempat kerjanya di Puskesmas Banjarsari dia mengaku “ Iya saya akui, tetapi sekarang lagi diproses di dinas dan istri tuapun sudah menandatangani surat perceraian” ungkapnya.
Ketika ketahuan bahwa nikah siri itu terungkap baru melakukan proses ke dinas, bagaimana dengan istri tua yang begitu saja diterlantarkan dan di dzalimi suaminya sungguh iba rasanya.
            Dengan tindakan AJB tersebut tidak mencerminkan perilaku seorang pemimpin dimana seorang PNS yang seharusnya menjadi tauladan dan memberikan contoh yang baik malah tanpa seizin istri  tua menikah lagi dengan bahasa poligami/nikah siri.
            Berdasarkan persoalan di atas tadi pemerintah daerah perlu turun tangan untuk mempertegas penetapan PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Pertikahan dan  Perceraian Bagi PNS serta PP No.53 Tahun 2010 tentang Pelanggaran Disiplin di Kalangan PNS.
            PNS yang berani termasuk oknum AJB melakukan poligami / nikah siri tanpa melapor kepada atasannya serta tanpa seizin istri tuanya maka bisa dijerat dengan sanksi yang berat sesuai pasal atau PP No.53 Tahun 2010 sekurang-kurangnya adalah hukuman turun pangkat atau jabatan hingga pemecatan, PNS  perlu dan wajib mentaati peraturan yang ditentukan dalam perundang-undangan/aturan kedinasan, apabila tidak mentaati akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. (TIM)***

Sabtu, 14 September 2013

Rohmanudin SH Kini Menjadi Kepala Desa Sukahurip Cihaurbeuti


 
Ciamis, NUANSA POST
Sudah diprediksi sebelumnya, kalau Rohmanudin SH bakal meraih suara terbanyak dan terpilih menjadi Kepala Desa Sukahurip periode mendatang. Pada Pilkades Sukahurip yang berlangsung 29 Juni 2013 itu, Rohmanudin SH meraih  sebanyak 1.200 suara, disusul oleh Mahmudin raih 738 suara, kemudian Aan  raih 402 suara, dan Deni raih 391 suara.
                “Alhamdulillah, pelaksanaan Pilkades Sukahurip berjalan aman, tertib, lancar dan kondusif hingga terpilihnya Bapak Rohmanudin SH. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga desa yang telah mensukseskan Pilkades,”ungkapKetua pilkades H.Herman Nandang Haris Jaya SPd didampingi sekretaris Tejo S Bahtiar dan bendahara Ade Saepudin
 Rohmanudin SH saat mengetahui dirinya terpilih sebagai Kepala Desa Sukahurip mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada seluruh warga Desa Sukahurip yang telah memberikan amanah dalam menjalankan roda pemerintahan desa sekaligus membangun desa sesuai visi misinya.”Insyaallah, saya akan menjalankan amanah tersebut seoptimal mungkin,”ungkapnya.
                Namun demikian, lanjut Rohmanudin SH, untuk menjalankan roda pemerintahan desa sekaligus membangun Desa Sukahurip tentunya dibutuhkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat agar hasilnya maksimal.”Dukungan dari seluruh masyarakat sangat dibutuhkan,”tuturnya.(J.ROHANI/RONI