Kamis, 13 November 2014

Wilayah KBU Jadi Incaran Pengusaha Properti Akibatkan Lahan Hijau Semakin Kritis



Bandung, NUANSA POST
 Memang benar adanya berita yang selama ini membikin resah masyarakat khususnya warga Bandung. Bagaimana tidak! Karena  Kawasan Bandung Utara (KBU)  sebagai lahan negara yang luasnya mencapai 38.000 hektare dan terdiri dari 21 kecamatan pada sebagian kota, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat yang  mestinya jadi kawasan serapan air ataupun hutan lindung untuk menyerap air hujan agar tidak berdampak banjir bagi daerah yang ber ada di bawahnya terkait Perda  Kota Bandung No1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Keseimbangan Pemanfaatan Ruang di KBU (Kawasan Bandung Utara) untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan fungsi lindung terhadap air, udara, flora dan fauna, juga berkaitan dengan Perda  Jabar  No 22 tahun 2010 tentang RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) serta  Pergub Jabar  tentang ijin pembangunan di KBU.
Demikian  dikatakan Enang Sahri Lukmansyah selaku anggota DPRD kepada wartawan bahwa  pembangunan di KBU tidak boleh  seenaknya saja, “Mesti ada ijin dari gubernur serta mentaati peraturan yang sudah di tetapkan, mengingat lahan hijau semakin kritis.”jelasnya
                Namun pada kenyataannya,  masih saja banyak para pengusaha yang sebagian besar pendatang dari luar kota dan dengan enaknya mengacak-acak wilayah KBU untuk dijadikan apartemen,hotel,  villa, rumah susun yang kesemuanya itu cenderung untuk kepentingan pribadi.   
                Berdasarkan  penelusuran NUANSA POST di lapangan, nyatanya masih banyak warga daerah sekitar yang mengeluh karena tidak adanya konfirmasi ataupun kordinasi dari owner/developer dan  bahkan banyak perangkat desa atau pengurus RT/RW sekitar yang tidak tahu kalau di daerahnya akan di bangun proyek tertentu.Artinya, mereka  cenderung melangkah ke tingkat yang lebih tinggi.  
                Sungguh miris memang”namun itulah fakta dan realita yang ada, kini saatnya masyarakat di wilayah KBU untuk bersatu saling mengawasi, memantau dan segera melaporkan ke pihak terkait jika ada kejanggalan di daerah sekitar yang sifatnya merugikan masyarakat umum.Semoga langkah Pemprov Jabar  dalam menertibkan, mendata dan meng audit para pemilik properti tidak tebang pilih, bila perlu jika ada sejumlah bangunan yang melanggar ketentuan tata ruang agar segera di bongkar,!(AGUS CHEPY/ UWA ATIN)***

Bakti Sosial Mahasiswa Baru Universitas Siliwangi Tahun 2014-2015



Kota Tasik, NUANSA POST
Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEM) Unsil menggelar bakti social yang  berlangsung di Lapangan Unsil dan dibuka secara resmi oleh Rektor universitas Siliwangi Prof. Dr. H. Rudi Priyadi, Ir., MS.  Bhakti sosial tersebut berupa paket sembako hasil pengumpulan sumbangan dari mahasiswa baru yang merupakan rangkaian kegiatan orientasi mahasiswa baru UNSIL (OMBUS) sebanyak 3.020 Paket/ Kemudian sebanyak 700 paket sembako diberikan kepada warga di lingkungan sekitar kampus dan Yayasan Panti Asuhan. dan 2.320 paket di berikan ke daerah lain, diantaranya. Kelurahan Kahuripan Kota Tasikmalaya, Tamansari Kota Tasikmalaya, Salawu Kab. Tasikmalaya, dan daerah lainnya.
            Dalam sambutannya Rektor Universitas Siliwangi Prof. Dr. H. Rudi Priyadi. Ir. MS berharap "Kegiatan Bhakti Sosial ini bisa lebih mendekatkan civitas akademika Unsil dengan Masyarakat Tasikmalaya baik Kota maupun Kabupaten, karena Kampus Universitas "Negeri" Tasikmalaya bukan hanya milik Rektor, Dosen, dan mahasiswa tetapi milik semua warga, jadi mohon bantuan dan dari semua pihak untuk kemajuan Universitas Siliwangi sehingga Mahasiswa yang menimba Ilmu di Unsil menjadi generasi penerus Bangsa yang berilmu dan beriman serta mempunyai wawasan yang luas juga punya visi ke depan guna kemajuan bangsa dan Negara" tandasnya.     (
SEP)***


MoU Penandatangan Nota kesepahaman antara BPJS Ketenagakerjaan Priangan Timur dengan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya



Tasik, NUANSA POST
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Priangan Timur dan Kejaksaan Negeri Tasikmalaya menandatangai MoU terkait masih lemahnya kedisipilinan perusahaan dalam menerapkan Undang-undang Ketenagakerjaan, Kamis pekan lalu. Penandatanganan MoU itu dilakukan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Priangan Timur Bambang Utama, dan Kepala Kejari Tasikmlaya Bambang Riadi Lani.
            Kepala BPJS  Ketenagakerjaan Priangan Timur Bambang Utama menjelaskan, kerja sama itu untuk antisipasi bila nanti ada masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi BPJS Ketenagakerjaan. “Terutama terhadap beberapa perusahaan yang tidak mau mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” imbuhnya.
Dia mengatakan, sampai saat ini masih banyak perusahaan di Priangan Timur yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, atau belum melaksanakan program jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Melalui perjanjian kerjasama ini diharapkan bisa meningkatkan fungsi dan peranan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan kesejahteraan bagi setiap pekerja,” tandasnya.   (SEP)***

Serah Terima Aset Gedung PGRI Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.



Kota Tasik, NUANSA POST
Serah terima aset gedung PGRI Kota dan Kabupaten Tasikmalaya berlangsung   di Wisma Guru di Jln. Otista, Jumat pekan lalu. Hadir  dalam acara tersebut Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya H. Yedi Kusmayadi,. S.Pd beserta jajarannya, Ketua PGRI Kota Tasikmalaya yang diwakili Wakil Ketua II Esih Sugiarsih,. SH. S.Pd. M.Pd dan Sekretaris PGRI Kota Tasikmalaya Pudin Hidayat,. S.Pd. M.Pd, para sesepuh PGRI dan tamu undangan lainnya.
            Ketua PGRI Kabupaten Tasikmalaya H. Yedi Kusmayadi,. S.Pd dan PGRI Kota Tasikmalaya yang diwakili oleh Sekretaris  PGRI Kota Tasikmalaya Pudin Hidayat,. S.Pd. M.Pd tengah menandatangani berkas perjanjian kompensasi aset yang disaksikan oleh Notaris Herry Hendriyana,. SH. MH.  Setelah setahun lebih upaya negosiasi penyelesaian aset Wisma PGRI antara pengurus PGRI Kota dan pengurus PGRI Kabupaten Tasikmalaya akhirnya disepakati, Wisma PGRI diserahkan kepada pengurus PGRI Kabupaten Tasikmalaya.
Dengan konpensasi biaya Rp. 1,1 miliar lebih, jumlah tersebut sesuai dengan jatah pembagian aset wisma PGRI senilai Rp. 2.8 miliar, PGRI Kota Tasikmalaya hanya mendapat sebesar 40 persen sedangkan PGRI Kabupaten Tasikmalaya 60 persen, Persentase tersebut disesuaikan dengan jumlah anggota PGRI.
“Awal wisma PGRI itu jatuh kepada pihak PGRI Kabupaten Tasikmalaya setelah menempuh proses penawaran yang cukup alot, tawar menawar antara pengurus PGRI Kota dan pengurus PGRI Kabupaten Tasikmalaya ternyata pihak PGRI Kota tidak memberikan jawaban yang pasti, maka akhirnya pengurus PGRI Kabupaten Tasikmalaya yang labih siap untuk membeli Wisma PGRI tersebut,” tandasnya(SEP)***

Workshop Standar Pelayanan Minimum (SPM) Universitas Siliwangi


Kota Tasik, NUANSA POST
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Siliwangi Tasikmalaya menggelar workshop Standar Pelayanan Minimum (SPM). Acara tesebut berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Siliwangi, Sabtu pekan lalu. Peserta yang mengikuti workshop tersebut dari semua biro dilingkungan Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Hadir sebagai pemateri M. Soleh Artiawan,. S.kom.
             M. Soleh Artiawan, S.kom mengatakan bahwa, area perubahan sektor pendidikan telah mengalami proses reformasi peraturan Presiden 88/2013 tentang birokrasi, telah dievaluasi oleh tim reformasi birokrasi nasional dan tingkat Kemendikbud kualitas pelayanan publik yakni, standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi.
Penyusunan standar pelayanan meliputi tuntutan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait dalam penyusunan standar pelayanan, serta diperlukan adanya standar pelayanan di tiap-tiap unit pelayanansebagai jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan imbuhnya
            Standar pelayanan terdapat dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2012 tentang pelayanan publik, peraturan Pemerintah nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, peraturan Mentri Pendagunaan Aparatur Negara nomor 15 tahun 2014 pedoman standar pelayanan, dan intruksi Mentri nomor 1 tahun 2013 tentang penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan.”paparnya .(SEP)***


PENGASPALAN JALAN PT BUMI AMBALAT DITUDING LSM ASAL-ASALAN



Nunukan,NUANSA POST
Pelaksanaan proyek kegiatan pengaspalan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2014 di Pulau Sebatik sedang berjalan dan sebagian sudah rampung,baik pekerjaan fisik jembatan maupun pengaspalan jalan. Hanya saja, pekerjaannya amburadul.
      Dari pantauan di lapangan, baik proyek yang sumber pembiayaannya dari APBN maupun APBD Kabupaten Nunukan dikerjakan kontraktor dari luar Nunukan. Masing-masing PT Wahana Abadi Indah Tarakan dan PT Bumi Ambalat Makassar dengan biaya miliaran rupiah.
      Sekretaris LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPN-RI) DPK Kabupaten Nunukan, Blasius L Kiyabeni kepada wartawan mengatakan, dari hasil pantauan di lapangan terlihat jelas kualitas pengerjaan pengaspalan jalan di wilayah Sebatik.
       Proyek Peningkatan Jalan Sianak – SMK yang dikerjakan PT Bumi Ambalat, dengan nomor kontrak : 620/46/43/SPK/DPU-BM/VIII/2014, dengan nilai kontrak Rp5.625.923.000, sumber dana APBD Kabupaten Nunukan, kualitas hasil pekerjaannya memprihatinkan karena tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat sebagai pengguna jalan.
        Menurut Blasius, rendahnya kualitas pengaspalan tersebut akan berdampak cepatnya terjadi kerusakan pada jalan itu, bahkan diprediksi jalan tersebut hanya bertahan 6 bulan sudah rusak.
       “Saya miris melihat pekerjaan pengaspalan jalan di Sebatik yang kualitasnya rendah, Dinas PU selaku pemilik proyek harus bisa bersikap tegas terhadap semua kontraktor,” protes Blasius.
        Dikatakan, rendahnya kualitas pekerjaan PT Bumi Ambalat salah satu penyebabnya karena lemahnya pengawasan dari pihak konsultan pengawas, PPTK dan KPA dalam hal ini Bina Marga.
      “Rendahnya kualitas pekerjaan patut diduga ada unsur kerugian negara, karena itu saya minta penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dan Tipikor menindak lanjutinya,” ujar Blasius sambil menunjukkan foto-foto pengaspalan yang kualitasnya rendah.
       Aktivis yang aktif menyoroti kegiatan pembangunan di daerah ini juga menambahkan, apabila Dinas PU tidak tegas dalam melalukan pengawasan maka dikhawatirkan semua pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Nunukan akan asal-asalan sehingga merugikan pemerintah daerah dan masyarakat Nunukan.“Semua LSM dan masyarakat di daerah ini hendaknya sama-sama melakukan pengawasan, agar kontraktor tidak asal-asalan kerjanya,” ujarnya.”
       Hal yang sama dikemukakan Darwin. Dia menyoroti CV Triligon sebagai Konsultan Pengawas yang dinilai tidak profesional dalam melakukan pengawasan di lapangan. Menurutnya, Dinas PU harus memberikan sanksi tegas kepada CV. Triligon apabila terbukti dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai pengawas lapangan tidak bekerja secara profesional.
      “Konsultan pengawas yang tidak benar kerjanya sebaiknya diblacklist saja, karena ini akan berdampak luas terhadap kualitas pekerjaan yang diawasinya,” ungkap Darwin,”Diterangkan Darwin, untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan kontraktor, pengawas lapangan dari Dinas PU harus tegas dan lebih banyak di lapangan memantau pekerjaan yang sedang dikerjakan dan bukannya menunggu laporan di belakang meja.
       “Kelemahan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PU adalah kurang ke lapangan dalam melakukan pengawasan, akibatnya banyak kontraktor bekerja asal-asalan tanpa memperhatikan kualitas, terpenting kontraktor pekerjaannya selesai,”ujarnya.(Sarip/Nunukan)